Liputanmetrosumut.com || Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) mendesak Pejabat di Kejaksaan Tinggi mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Aksi massa ALISSS gabungan LIRA Sergai, FKI-1 Sergai, GAMBESU dan APMPEMUS ini digelar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, Senin (23/6/2025) pukul 10.00 WIB.
ALISSS yang berkantor di Dusun VIII Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, datang ke Kantor Kejatisu
membawa spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan kepada Kejatisu agar memeriksa dan mengusut dugaan KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme), dan Pungli (Pungutan liar) ebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Disdik dan Dinas PMD Sergai.
Kordinator Aksi Muslim Lubis yang juga Sekretaris Umum ALISSS dalam orasinya menyampaikan ALISSS adalah wadah yang mencintai Indonesia dan Kabupaten Serdang Bedagai serta mencintai kebenaran.
Disampaikannya, Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi menjamin dan melindungi rakyatnya melakukan demonstrasi. “Kami hari ini demonstrasi untuk memperjuangkan hak warga kurang mampu di Kabupaten Serdang Bedagai dan kesedihan para guru-guru di Sergai. Kasihan loh 458 guru belum cair dana TPG Triwulan IV Tahun 2024, padahal ini sudah bulan Juni 2025, ini menggores hati dunia pendidikan,” ungkapnya.
Dia mengaku, percaya suara hati yang tulus dapat mengetuk hati jaksa. Mereka bersuara karena menolak ketidakbenaran. “Kami demonstrasi bukan sebagai musuh pejabat, melainkan karena kami cinta Indonesia dan Kabupaten Serdang Bedagai,” jelasnya.
Sementara itu Ketum ALISSS Zuhari dalam orasinya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran, namun ditengah kebijakan tersebut, 181 Kepala Desa mendapatkan sepeda motor NmMAX padahal masih ada warga miskin di Sergai yang kesulitan untuk makan.
“Kami percaya Kajatisu punya nyali untuk mengusut tuntas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di Dinas Pendidikan Sergai dan Dinas PMD Sergai,” ujar Zuhari.
Diakhir orasinya Zuhari menegaskan kalau tuntutan kami tidak ditindaklanjuti oleh Kejatisu maka kami akan demonstrasi besar-besaran hingga tuntutan kami ditindaklanjuti.
Inilah tuntutan dari massa ALISSS dalam demonstrasi damai tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meminta Kejatisu Panggil dan Periksa Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai Suwanto Nasution, Sekretaris Dinas Pendidikan Agus Salim Berutu, Kepala BPKAD Sergai Raden Cici Sistiansyah, seluruh Korwil di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Dinas PMD Serdang Bedagai Fajar Simbolon.
2. Meminta Kejatisu usut tuntas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dana TPG Tahun 2023 dan 2024.
3. Meminta Kejatisu usut tuntas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme pengadaan makan dan minum Tahun 2023 dan 2024 di Dinas Pendidikan Serdang Bedagai.
4. Meminta Kejatisu usut tuntas dugaan pungli pengambilan SK PPPK diperkirakan Rp 10 Juta-Rp 15 Juta/orang sebanyak 499 orang, pengangkatan Tahun 2023.
5. Meminta Kejati usut tuntas dugaan korupsi kegiatan Asesmen Bakat Minat tingkat SD sebanyak 3000 Siswa-siswi tahun 2024 dengan Pagu Rp 900 Juta.
6. Meminta Kejatisu usut tuntas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di Dinas PMD Sergai terkait pengadaan 181 unit Sepeda Motor Nmax yang diperuntukkan kepada Kepala Desa.
Setelah menyampaikan orasinya di depan gapura Kejatisu. Massa ALISSS langsung ditanggapi oleh pihak Intelijen Kejatisu, Marina. Dihadapan massa, dia menyampaikanucapan terima kasih atas aksi damainya. ” Pihak Kejatisu akan menindaklanjuti aspirasi ini jika sudah dilaporkan,” ujarnya.
Kemudian Ketum ALISSS Zuhari didampingi Wakil Ketua Dedek Susanto dan Sekum Muslim Lubis langsung melaporkan dugaan KKN di Disdik dan Dinas PMD Sergai ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejatisu. (***)
(Red01)
Editor : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
