Liputanmetrosumut.com || Asahan – Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak mendorong komunitas anak muda yang tergabung dalam Pulau Raja Projects yang menggelar panggung untuk penolakan dan perlawanan terhadap kekerasan seksual anak
Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe Morefine. Jalan Simpang Mainang, Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Rabu (27/08/2025) malam.
Ketua Pulau Raja Projects, Tri Aldi Pane, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak serta mengedukasi anak-anak agar melindungi dan menyayangi diri sendiri dari tindakan kekerasan seksual.
“Kekerasan seksual pada anak sering terjadi di sekitar kita. Karena itu, kami ingin anak-anak lebih mampu melindungi diri dari kejahatan seksual,” ungkap Tri Aldi.
Kegiatan tersebut yang diikuti oleh anak-anak berusia 6—15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah mengikuti kegiatan, para peserta diharapkan memahami cara melindungi diri dan mengetahui bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain.
Kegiatan berlangsung dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Hadir dalam acara tersebut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Asahan, Iptu Rosita Nainggolan, Ketua Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Asahan Iyon Ardi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Iyon Ardi, yang akrab disapa Bang Yon, menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Asahan. Menurutnya, hal ini menciptakan kondisi darurat yang memprihatinkan.
“Banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya justru berasal dari lingkaran kepercayaan anak, seperti keluarga, teman, guru, atau tetangga. Dampaknya sangat besar, bisa menyebabkan trauma mendalam, depresi, kecemasan, hingga PTSD,” jelasnya.
Iyon juga menyoroti lemahnya perhatian pemerintah daerah.
“Saya kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Asahan. Sampai sekarang belum ada rumah khusus untuk pemulihan mental korban,” tegasnya.
Sementara itu, Iptu Rosita menegaskan bahwa dasar hukum perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU ini mewajibkan negara, pemerintah, masyarakat, serta orang tua untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Rosita menambahkan bahwa perubahan UU Perlindungan Anak juga memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, demi memberikan efek jera dan memastikan adanya langkah pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan pelecehan seksual.
“Jika melihat kasus pelecehan, pastikan keselamatan korban, alihkan perhatian pelaku, dokumentasikan kejadian, dan segera laporkan kepada pihak berwenang. Jangan ragu menawarkan bantuan kepada korban dengan tetap menghormati keputusan mereka,” ujar Rosita.
(Heriyanto.Simanjuntak)
Editor : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
