Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Tanah Jawa – Proyek lanjutan rabat beton yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan. Bangunan yang baru selesai dikerjakan itu diduga mengalami penurunan kualitas. Bahkan, belum genap beberapa bulan selesai, permukaan rabat beton telah terlihat retak-retak di sejumlah titik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lokasi pada Senin (6/7/2026), proyek tersebut merupakan kegiatan Lanjutan Rabat Beton dengan volume 161 x 3,5 x 0,15 meter yang berlokasi di Huta I.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam papan informasi proyek tercantum anggaran fisik sebesar Rp165.568.200, biaya umum 3 persen sebesar Rp4.515.400, sehingga total anggaran mencapai Rp170.083.600 yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Namun, hasil pekerjaan di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Selain ditemukan retakan pada badan jalan, ketebalan rabat beton diduga tidak sesuai spesifikasi. Di beberapa bagian bahkan terlihat batu kerikil mulai muncul ke permukaan, yang diduga menjadi indikasi rendahnya kualitas campuran material.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pengurangan mutu pekerjaan, baik dari komposisi semen, pasir maupun material lainnya. Akibatnya, proyek yang seharusnya mampu bertahan bertahun-tahun justru mulai mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat.
Sejumlah warga mengaku kecewa terhadap hasil pembangunan tersebut. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bangunan itu baru selesai, namun kondisinya sudah memprihatinkan.
“Ini bangunan baru, Pak, tapi beginilah hasilnya. Kalau dilihat kiri dan kanan, seperti ada pengurangan bahan, Pak,” ujarnya.
Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Simalungun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN), serta Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. Audit menyeluruh dinilai penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Apabila nantinya ditemukan adanya penyimpangan, baik berupa pengurangan volume, mutu pekerjaan, maupun indikasi mark-up anggaran yang merugikan keuangan negara, masyarakat berharap proses hukum dilakukan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan,PJ Pangulu Nagori Totap Majawa Martuah Sihotang,S.Sos.,MAP saat di konfirmasi terkait kondisi proyek tersebut. Martua Sihotang mengirimkan foto bersama Kejari Simalungun dan juga beserta ketua Banperda Sumut Darma putra Rangkuti, Balasan chattingan Pj. Pangulu Total Majawa menggambarkan kearoganan seolah-olah sedang menunjukkan kedekatannya dengan Kajari Simalungun.
Perihal PJ. Pangulu Martua Sitohang S. Sos. MAP..mengirimkan photo tersebut kiranya dapat menjadikan attensi bagi kajari Simalungun agar tidak memunculkan perspektif lain.
Kearogansian Martua Sitohang S.Sos. MAP. dalam meminta SPT kepada pimpinan Redaksi media online perlu disikapi dan menjadi sorotan lnstitusi penegak hukum maupun media.
(Red-01)
Komentar