Liputanmetrosumut.com || Sumatra Barat – Tambang emas ilegal marak di aliran sungai Siminail Padang Matinggi kecamatan Rao Kabupaten Pasaman,Provinsi Sumatra Barat.para mafia tambang emas ilegal sangan menggangu aktifitas warga setempat,bayak masyarakat resah terhadap aktifitas tambang emas ilegal ini.
Masyarakat pun telah beberapa kali melapor kepihak APH (Aparat Penegak Hukum),tapi hingga saat ini penambang emas ilegal itu masih terus beroperasi berjalan mulus.tidak ada sama sekali penutupan dan pemberantasan di lokasih tambang emas ilegal tersebut.
Saat awak media liputanmetrosumut kelokasi tambang emas ilegal itu untuk memantau kelapangan,menemukan beberapa alat berat seperti exsavator sedang beroprasi dan juga ada mobil tronton sedang terpantau di lokasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan dari masyarakat Muara Sibodak kecamatan Rao,Kabupaten Pasaman kepada awak media.alat berat beroprasi dari pagi hingga malam hari di aliran sungai Siminail tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi – Padang Sidempuan.Selasa (29/04/2025)
Dari keterangan warga setempat yang namanya tidak ingin di publikasikan ” Alat berat di sana lebih 20 unit yang bekerja di aliran sungai itu.pernah memang di razia oleh pihak Polsek dan Polres Pasaman di lokasih,tapi setelah itu paling lama 2 Samapi 3 hari kembali beroprasi lagi tambang emas ilegal itu.”Ujarnya
masyarakat pun berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo serta Mentri Lingkungan hidup Bapak Dr.Hanif Fasion Nurofiq,Mentri Energi dan sumberdaya mineral (ESDM) Bapak Bahlil Lahadalia agar segera menutup lokasih tambang emas ilegal tersebut.
“Kami berharap agar dapat kiranya lokasih tambang emas ilegal itu segera di tindak lanjuti secepatnya hingga tuntas dan segera mafia tambang emas ilegal itu di tangkap dan di tuntut sesuai Undang-Undang yang berlaku di Negara ini” Tegas Warga
Penambangan emas tanpa izin atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 UU tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku PETI, yaitu hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.Pasal ini menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku PETI.
(Red01/Tim)
Edito : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
Komentar