Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Sumut – Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah melaksanakan operasi sidak pasar di pasar Kecamatan Tanah Jawa, Sumatera Utara, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta sebagai upaya pengendalian inflasi menyambut Hari Besar Nasional (HBKN) dan hari Natal 2025 yang semakin mendekati.
Pelaksanaan sidak pasar ini dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun, Dr H Anton Ahmad Saragih, sebagai inspeksi mendadak terhadap harga kebutuhan pokok menjelang periode Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025-2026.
Dalam kegiatan ini, Bupati didampingi oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua DPRD, Jefra Manurung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Esron Sinaga, Plt Kadisperindag, Eva Tambunan, Plt Kadis Hanpang dan Perikanan, Frangky Purba, Plt Pertanian, Pardomuan Sijabat, Plt Bapperida, Justina Purba, Sekcam Tanah Jawa Andy Suprandi, Kabag Perekonomi, Rinton Damanik, Danramil Tanah Jawa Kapten Inf Suheri, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Perwakilan BI Ahmadi Rahman, perwakilan Bulog, Aryo Wibisono, dan perwakilan BPS, Cindy Sitorus.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa harga sebagian besar barang kebutuhan pokok di Pasar Tanah Jawa tetap stabil. Beberapa komoditas yang harganya tidak mengalami fluktuasi antara lain cabai merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak makan, dan telur dari beberapa gosir dan kios.
Sementara itu, harga beras SPHP tercatat Rp 14.000 per kilogram, ikan nila Rp 35.000 per kilogram, daging ayam Rp 42.000 per kilogram, dan daging sapi Rp 120.000 per kilogram. Hanya ikan mas yang mengalami kenaikan harga, dari Rp 35.000 menjadi Rp 45.000 per kilogram. Semua kebutuhan pokok, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), dipastikan aman dan tersedia menjelang Natal 2025 dan Tahun 1 Januari 2026.
Menurut Bupati Simalungun, Dr H Anton Ahmad Saragih, kegiatan sidak pasar ini bertujuan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tidak terganggu dan mencegah terjadinya penimbunan oleh pedagang maupun distributor.
“Kita juga melihat apakah terjadi lonjakan harga. Hal ini dilakukan untuk menjaga inflasi daerah, karena inflasi yang tidak terkendali akan berdampak pada penurunan daya beli, ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat termasuk petani,” ungkap.Bupati.
Untuk mengendalikan inflasi daerah, Pemkab Simalungun melakukan berbagai upaya selain sidak pasar, seperti membuka pasar murah, melakukan pengawasan, pengamatan, dan pemantauan pasokan, serta metrologi legal terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) seperti minyak kemasan dan gas LPG, juga alat timbangan dan pompa ukur BBM.
“Kepastian pasokan dan kuantitas produk minyak kita dan gas LPG sering menjadi keresahan masyarakat, sehingga kita perlu tanggap dan mengantisipasi agar tidak terjadi keresahan di masyarakat,” jelas Bupati.
Selain itu, operasi sidak pasar ini juga bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendukung yang ada di pasar Tanah Jawa.
(S.A.Ricardo.Siahaan)
Editor : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
