Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Simalungun kini menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Alih-alih meredam peredaran barang haram, narkoba justru dilaporkan semakin masif merambah hingga ke pelosok dusun.
Kritik pedas datang dari Wakil Ketua Ikatan Jurnalis Raya Simalungun (IJRS), J. Sinaga. Dalam pernyataannya pada Sabtu, 7 Februari 2026, ia menilai keberadaan BNN di Simalungun tidak memberikan dampak signifikan, padahal lembaga tersebut menyedot anggaran negara yang cukup besar.
Paradoks Anggaran dan Realitas di Lapangan
Menurut Sinaga, ada ketimpangan yang nyata antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan kondisi keamanan masyarakat.
”Setelah BNN ada, peredaran narkoba justru makin marak. Masyarakat tidak merasakan hasil kerja mereka. Ini ironis, anggaran habis banyak, tapi orang tua semakin resah karena anak-anak mereka terancam,” tegas J. Sinaga.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi Pematang Raya. Wilayah yang dulunya menyandang predikat membanggakan sebagai Kota Pelajar kini seolah kehilangan marwahnya. Peredaran narkoba yang kian terbuka dianggap telah merusak ekosistem pendidikan di Ibu Kota Simalungun tersebut.
Peredaran narkoba tidak lagi terbatas, bukan hanya di pusat kota saja, saat ini narkoba sudah menyusup hingga ke tingkat dusun.
Meningkatnya kekhawatiran orang tua terhadap masa depan generasi muda Simalungun.
Masyarakat menuntut agar BNN Simalungun tidak hanya sekadar “ada” secara administratif. Perlu ada langkah konkret untuk membersihkan Simalungun ini, khususnya Pematang Raya dan mengembalikannya sebagai pusat pendidikan yang bersih dari narkoba.
”Jika ingin memajukan Simalungun, kembalikan Raya jadi pusat pendidikan. Itu hanya bisa terjadi jika daerah ini bebas dari narkoba,” pungkas Sinaga.
(J.Tamba)
Editor : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
