Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Diduga melakukan perbuatan melawan Hukum atas Penutupan Arus lalu lintas Danau dari dan ke Haranggaol sampai saat ini Perwakilan Pemerintah muspika , oknum Camat dianggap tidak mampu memberikan solusi bahkan terkesan mengabaikan aspirasi akan menjaga ekologi di haranggaol Horisan.
Dari beberapa tokoh Ulama seperti Ephorus GKPS , Ketua Gamki, bahkan DPD yang langsung hadir di Haranggaol sudah meminta laporan resmi sebagai perwakilan negara di haranggaol.
Dan aneh bin ajaib seolah olah oknum camat ini diduga ada unsur sengaja pembiaran penambahan KJA di haranggaol yang dikwatirkan akan terulang kasus 2005 yang lalu dan akhirnya juga akan menyedot anggaran pembersihan ikan mati di haranggaol karena oksigen sudah hampir posisi jenuh atau over load sirkulasi arus air di lokasi Haranggaol.
Dan Pemerintah harus tegas mengambil tindakan nyata bukan hanya karya kata.
Kami mengingatkan sikap diam kami bukan berarti kami setuju akan keadaan ini
tapi kembali kami ingatkan orang simalungun sangat peduli dengan budaya dan pelestarian lingkungan.
Perlu kami sampaikan bahwa mayoritas Penduduk Haranggaol kecuali beberapa Pengusaha yang dimodali oleh Pengusaha Pakan atau model gaya pembodohan tidak mampu lagi berkeramba karena adanya monopoli volume dan lahan sehingga Petani tidak lagi hidup ber KJA
Presiden Prabowo Subianto dimohon hadir di Haranggaol untuk membantu masyarakat asli Haranggaol tidak mampu lagi berusaha di Haranggaol.
Kita apresiasi kehadiran DPD RI di Haranggaol baru baru ini Seharusnya Pemerintah kabupaten cq camat membuat usulan atau tegoran akan penambahan KJA di Haranggaol .
kami kwatir ada konflik horizontal di Haranggaol akibat pembiaran oleh oknum Camat bahkan sampai saat ini tidak ada tindakan baik berupa teguran namun diduga Pembiaran dianggap perbuatan melawan kebijakan yang disepakati di gedung merah Putih.
Diduga oknum camat ini tidak ada membuat laporan seolah olah tidak ada masalah di Haranggaol.
Dari berbagai aktvitas penyampaian aspirasi ke pihak terkait kami ingatkan supaya pemerintah ada sikap dan tanggung jawab akan momok penambahan KJA di Haranggaol.
Kalau ada pendapat mengenai penataan KJA tertunda dengan Dana itu pemikiran keliru.
Sebagai perwakilan Negara harus mengutamakan kepentingan umum misalnya Fasilitas umum seperti alur lalu lintas danau. Itu kan usaha ilegal ya lakukan penegakan hukum oleh APH.
” Jangan pemerintah seolah olah pemadam kebakaran ” atau apakah kita menunggu rakyat yang bertindak membersihkan KJA yang memasang jangkar itu dibersihkan dengan melepasnya atau memotongnya
jangan alaskan selalu kepentingan rakyat tapi menindas rakyat”cetus Sarmuliadin.
“Kami khawatir akan terjadi keributan konflik horizontal di haranggaol akibat pembiaran ini dan kapolres Simalungun sudah bisa memeriksa pihak yang melanggar karena sepengetahuan kita tidak ada pembiaran atau voting untuk aturan “imbuhnya.
” Perlu kami ingatkan kata Sarmuliadin,aura Haranggaol sekarang ini seperti api dalam sekam demi kenyamanan bersama segeralah diambil kebijakan dan tindakan sebelum terlambat” pungkas nya.
(Team/Red)
Editor : Redaksi
