Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Ujung Padang – Kondisi pengelolaan perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional II Afdeling V Tinjowan ,Kabupaten Simalungun menjadi sorotan tajam. Hasil peninjauan lapangan pada Selasa (03/11/2026) memperlihatkan kondisi tanaman yang memprihatinkan, tumbuhan liar yang tampak lebat di sejumlah areal, serta tandan dan brondolan buah sawit yang berserakan.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian operasional di perkebunan milik negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebun negara bukan tempat membiarkan potensi produksi terbuang!
Kondisi ini bukan sekadar persoalan kebersihan atau penampilan kebun. Di balik tumbuhan liar dan buah sawit yang tidak dikutip, terdapat persoalan yang menyangkut produktivitas, potensi kehilangan hasil, penggunaan anggaran pemeliharaan, serta tanggung jawab jajaran manajemen dalam menjaga aset perusahaan.
Jika kondisi tersebut benar adanya dan berlangsung berulang, pertanyaan mendasar pun tak dapat dihindari: apakah fungsi pengawasan di Afdeling V Tinjowan berjalan sebagaimana mestinya?
Manager, Askep dan Asisten Afdeling Jangan Hanya Duduk di Belakang Meja!
Sorotan kini mengarah kepada jajaran struktural pengelola kebun, mulai dari Manager Kebun, Asisten Kepala (Askep), hingga Asisten Afdeling.
Di mana fungsi kontrol mereka? Seberapa rutin pemeriksaan lapangan dilakukan? Apakah kondisi tanaman, pemeliharaan areal, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta pengutipan brondolan benar-benar diawasi secara serius?
Apabila ditemukan serangan hama ulat yang tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan memengaruhi produktivitas. Demikian pula brondolan yang dibiarkan berserakan. Setiap buah yang tidak dikutip berpotensi menjadi kehilangan hasil yang seharusnya dapat diminimalkan melalui disiplin kerja dan pengawasan yang efektif.
Jangan sampai laporan administrasi terlihat rapi, tetapi kondisi faktual di lapangan justru memperlihatkan persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Jangan biarkan laporan di atas kertas lebih subur daripada tanaman di lapangan!
Manajemen harus memastikan bahwa seluruh program pemeliharaan dilaksanakan sesuai standar operasional perusahaan. Penggunaan anggaran pemeliharaan pun harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen administrasi.
Jika anggaran telah dialokasikan untuk pemeliharaan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan di lapangan.
PTPN IV Regional II Harus Turun Tangan!
Melihat kondisi yang mencuat, manajemen PTPN IV Regional II tidak sepatutnya tinggal diam.
Pemeriksaan langsung terhadap Afdeling V Tinjowan perlu segera dilakukan. Evaluasi harus mencakup kondisi tanaman, pelaksanaan pemeliharaan, pengendalian hama, efektivitas pengawasan, serta potensi kehilangan hasil akibat brondolan yang tidak dikutip.
Jika seluruh kegiatan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, manajemen harus memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, apabila ditemukan kelalaian atau penyimpangan, perusahaan harus mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai persoalan di lapangan terus berulang sementara tanggung jawab hanya berhenti pada laporan dan rapat evaluasi.
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan penting masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak PTPN IV Regional II maupun pengelola Afdeling V Tinjowan.
Redaksi meminta klarifikasi dari Manager Kebun, Askep, Asisten Afdeling, serta pihak yang disebut bernama Kirani terkait sejumlah hal berikut:
Bagaimana kondisi pemeliharaan tanaman dan pengendalian hama di Afdeling V Tinjowan?
Mengapa ditemukan tumbuhan liar serta tandan dan brondolan berserakan di sejumlah titik?
Apakah kondisi tersebut telah diketahui dan ditindaklanjuti oleh jajaran pengelola kebun?
Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan dan potensi kehilangan hasil produksi?
Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan program serta anggaran pemeliharaan di areal tersebut?
Klarifikasi dari pihak terkait sangat diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan publik memperoleh gambaran yang utuh.
Jangan Tunggu Kerugian Membesar Baru Bertindak!
Pengelolaan perkebunan negara bukan sekadar menjalankan rutinitas kerja. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga aset, menyelamatkan produksi, memastikan anggaran digunakan secara tepat, serta menjamin pengawasan berjalan efektif.
PTPN IV Regional II harus menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Aset perusahaan harus dijaga, produksi harus diselamatkan, anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan tidak boleh sekadar menjadi formalitas!
Publik tidak membutuhkan laporan yang hanya terlihat indah di atas kertas. Publik membutuhkan bukti nyata bahwa perkebunan negara dikelola dengan baik.
PTPN IV Regional II, jangan tutup mata! Kondisi di Afdeling V Tinjowan membutuhkan penjelasan dan tindakan nyata. Jangan sampai potensi produksi terus terbuang sementara tanggung jawab pengelolaan justru menjadi pertanyaan besar.
(Red-01 Siahaan)
Komentar