Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Sumut – Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Acara yang berlangsung di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun, Selasa (14/7/2026)
Kegiatan ini dihadiri oleh para pengambil kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kabupaten Simalungun, sebagai upaya pemerintah untuk memperkokoh kerja sama dan sinergi dalam upaya mencegah berbagai perbuatan melanggar hak perempuan serta tindak pidana perdagangan orang, hingga menjangkau sampai ke tingkat nagori.
Kepala DPPPA Kabupaten Simalungun, Sri Wahyuni, melaporkan, kegiatan ini disusun dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap yang tepat, serta membangun perilaku yang mendukung upaya perlindungan di kalangan seluruh peserta.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai langkah-langkah awal untuk mengenali tanda-tanda adanya korban maupun pelaku tindak kekerasan.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa pencegahan kekerasan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara terus-menerus hingga ke wilayah paling bawah.
“Kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai wujud, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, perampasan hak ekonomi, hingga penelantaran. Oleh karena itu, kepedulian dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dicegah sejak dini,” ungkap Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan target nol kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjangkau hingga ke tingkat nagori.
Mixnon juga menghimbau seluruh masyarakat, khususnya mereka yang mengalami perlakuan kekerasan, agar tidak merasa takut maupun malu untuk melaporkan kejadian yang dialami. “Langkah ini penting agar para korban segera mendapatkan perlindungan serta penanganan yang layak dan sesuai kebutuhan,”tandasnya.
Forum ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai pihak. Dari Kepolisian Resort Simalungun hadir Aiptu Khairul Nizar dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Simalungun.
Meski demikian, Khirul tetap mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor apabila menemukan indikasi atau dugaan terjadinya tindak pidana tersebut di lingkungan sekitar.
Sementara itu, narasumber dari Biro Psikologi Epic Consulting Yayasan Generasi Epic, Ruth Maya Tamba, memaparkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 yang mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ruth juga menjelaskan tentang kondisi psikologis korban yang belum pulih sering kali menjadi penghambat bagi mereka untuk mengakses layanan bantuan maupun menyampaikan laporan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan psikologis merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam upaya penanganan serta pemulihan korban kekerasan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan terus memperkuat komitmennya melalui perluasan sosialisasi, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta mempererat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Semua upaya ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan benar-benar bebas dari ancaman kekerasan terhadap perempuan maupun tindak pidana perdagangan orang bagi seluruh warga Kabupaten Simalungun.
(S.A.Ricardo.Siahaan)
Editor : Redaksi
