Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Tanjung Saribu – Rapat terbuka yang digelar untuk membahas pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Saur Matua, Nagori Tanjung Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Kamis (13/8/2026), berujung kekecewaan masyarakat.
Rapat yang dijadwalkan sekitar pukul 14.30 WIB tersebut sejatinya menjadi forum penting untuk membuka secara terang-benderang perjalanan anggaran BUMNag yang bersumber dari dana desa. Namun, forum justru kehilangan pihak-pihak yang paling berkepentingan memberikan penjelasan.
Masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran yang disebut dialokasikan kepada BUMNag Saur Matua sebesar Rp142.635.400, dengan realisasi yang disebut mencapai Rp94.635.400.
Pertanyaan warga sederhana tetapi mendasar: ke mana anggaran tersebut mengalir dan apa hasil nyata yang telah dikembalikan BUMNag kepada masyarakat?
Kegelisahan warga semakin menguat karena BUMNag Saur Matua diketahui menjalankan usaha penanaman jagung di lahan seluas sekitar 30 hektare. Namun hingga rapat digelar, masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai berapa modal yang telah digunakan, berapa hasil produksi, berapa pendapatan yang diperoleh, serta bagaimana kondisi keuangan BUMNag saat ini.
Alih-alih mendapatkan jawaban, masyarakat justru mendapati ketidakhadiran sejumlah pihak yang seharusnya berada di depan forum untuk memberikan pertanggungjawaban.
Pangulu Nagori Tanjung Saribu, Jawarlen Saragih, tidak hadir dalam rapat. Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga. Sejumlah masyarakat bahkan menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk menghindari forum pertanggungjawaban.
Bukan hanya Pangulu. Ketua BUMNag Saur Matua, Jaden Purba, juga disebut tidak menghadiri rapat. Sekretaris BUMNag, Okta Br. Sitanggang, serta Bendahara BUMNag, Robin Sijabat, juga tidak hadir memenuhi undangan yang dilayangkan Ketua Maujana Nagori Tanjung Saribu, Tampe Lambok Malau.
Absennya para pengurus tersebut membuat rapat yang seharusnya menjadi ruang transparansi pengelolaan uang publik akhirnya tidak menghasilkan jawaban substantif. Rapat pun ditunda dan direncanakan kembali digelar pada minggu berikutnya.
Kekecewaan masyarakat pun tak terbendung. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin pembahasan LPJ BUMNag yang menyangkut anggaran ratusan juta rupiah justru berlangsung tanpa kehadiran Pangulu dan jajaran pengurus BUMNag.
Publik tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta transparansi atas uang yang bersumber dari anggaran publik.
Terlebih, terdapat angka anggaran sebesar Rp142,6 juta dengan realisasi Rp94,6 juta yang perlu dijelaskan secara terbuka: berapa yang benar-benar dibelanjakan, untuk apa penggunaannya, bagaimana bukti pertanggungjawabannya, dan berapa keuntungan usaha jagung 30 hektare tersebut.
Jika BUMNag benar-benar sehat dan pengelolaannya berjalan baik, seharusnya forum pertanggungjawaban menjadi kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan, bukan justru diwarnai ketidakhadiran pihak-pihak yang dimintai penjelasan.
Masyarakat berharap rapat berikutnya tidak kembali menjadi forum tanpa pengurus. Mereka menuntut Pangulu dan seluruh pengurus BUMNag hadir serta membuka data pengelolaan anggaran secara transparan kepada masyarakat.
Sebab, ketika uang publik dipertanyakan dan pengelolanya tidak hadir memberikan penjelasan, kecurigaan publik akan semakin sulit dibendung.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Nagori Tanjung Saribu dan pengurus BUMNag Saur Matua. Rapat lanjutan akan menjadi ujian: apakah mereka berani membuka seluruh perjalanan anggaran di hadapan masyarakat, atau kembali memilih bungkam?
(S.A.R.Siahaan-01)
