Liputanmetrosumut.com || Simalung – Marubun Lokkung – Lambannya penanganan pembangunan jembatan dan akses jalan penghubung di Dusun Bangun Baru, Nagori Lokung, Kecamatan Dolok Silou, menuju Kecamatan Silou Kahean dan wilayah Tinggi Raja, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan tajam. Proyek yang diharapkan menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut hingga kini belum rampung, sementara kondisi jalan yang terdampak longsor semakin mengkhawatirkan, terutama saat musim hujan.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan keterlambatan pekerjaan infrastruktur. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, termasuk untuk mendistribusikan hasil pertanian, menjalankan aktivitas sehari-hari, hingga menunjang perjalanan anak-anak menuju sekolah. Ketika akses utama ini terganggu, masyarakat setempat harus menanggung langsung dampaknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Lembaga Habonaron Do Bona (LHDB), Hotmadiaman Damanik, bersama Sekretaris Jenderal Mika Romaseliana Purba dan Ketua Perkumpulan LHDB, Belman Purba, menyampaikan kekecewaan atas lambannya pengerjaan proyek tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan pihak LHDB, pekerjaan fisik mulai dilaksanakan pada Januari 2026 dengan target penyelesaian selama 180 hari atau sekitar Juni 2026. Karena perbaikan sempat tertunda akibat longsor kembali ,namun sangat di sayangkan hingga Oktober 2026, pekerjaan tersebut disebut belum juga rampung.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai progres pekerjaan, efektivitas pelaksanaan di lapangan, serta langkah konkret pihak-pihak terkait untuk memastikan akses masyarakat segera kembali aman dan dapat dilalui.
“Dulu, sebelum longsornya semakin parah, kondisi jalan tidak seperti sekarang. Karena penanganannya lambat, ditambah musim hujan, kondisinya semakin parah,” ungkap Sekjen LHDB, Mika Romaseliana Purba.
LHDB Soroti Keseriusan Pengerjaan
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Umum LHDB, Hotmadiaman Damanik. Ia menilai durasi pengerjaan yang telah berlangsung berbulan-bulan tanpa penyelesaian menimbulkan keraguan terhadap keseriusan pelaksanaan proyek.
“Menurut saya, mereka kurang serius mengerjakannya. Ketika tim Perkumpulan Lembaga Habonaron Do Bona meninjau langsung ke lokasi, pekerja yang terlihat hanya dua orang,” ungkap Hotmadiaman dengan nada kecewa.
Temuan tersebut, menurut pihak LHDB, perlu menjadi perhatian serius bagi pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut. Namun, jumlah pekerja yang terlihat saat peninjauan itu perlu diklarifikasi lebih lanjut agar gambaran mengenai pelaksanaan proyek dapat diketahui secara utuh.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi semata-mata soal cepat atau lambatnya pembangunan. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas warga yang bergantung pada akses tersebut.
Warga Terhambat Mendapatkan Layanan Kesehatan
Dampak buruk kondisi jalan itu juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketua Perkumpulan LHDB Kecamatan Silou Kahean, Belman Purba, sebelumnya meninjau lokasi setelah mengalami kendala ketika hendak membawa seorang warga untuk berobat.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kondisi jalan yang sulit dilalui menjadi hambatan dalam perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa kerusakan akses jalan bukan hanya mengganggu distribusi hasil pertanian maupun aktivitas pendidikan, tetapi juga berpotensi mempersulit masyarakat ketika membutuhkan pertolongan medis.
Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa penanganan memadai, risiko bagi pengguna jalan dikhawatirkan semakin besar, terlebih ketika curah hujan meningkat dan kondisi tanah menjadi lebih rentan.
LHDB Desak Percepatan dan Evaluasi
Sekjen LHDB, Mika Romaseliana Purba, dalam keterangannya kepada awak media Minggu (25/10/2026), menegaskan bahwa persoalan tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena lokasi itu merupakan kampung halamannya sendiri.
“Itu kampung saya. Saya sangat kecewa sekali. Kenapa urusan jembatan dan jalan yang menjadi penghubung utama seluruh akses masyarakat justru ditangani begitu lamban?” tegas Mika.
Pihak LHDB berharap seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan segera mengambil langkah maksimal untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Mereka juga meminta agar kondisi jalan yang rawan longsor mendapat perhatian serius sebelum menimbulkan korban jiwa.
Evaluasi terhadap progres pekerjaan, jumlah tenaga kerja, kendala teknis di lapangan, serta langkah pengamanan sementara dinilai penting untuk memastikan keselamatan masyarakat selama pembangunan berlangsung.
Menjelang akhir tahun, ketika aktivitas masyarakat meningkat, ketidakpastian penyelesaian akses penghubung tersebut semakin menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji penyelesaian.
Kini, pertanyaan yang perlu dijawab pihak terkait adalah: apa yang menyebabkan pekerjaan belum selesai sesuai target, bagaimana kondisi progres sebenarnya, dan kapan akses tersebut dapat kembali digunakan dengan aman?
Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko akibat akses vital yang belum tertangani secara tuntas. Keselamatan warga harus menjadi prioritas, dan keterbukaan mengenai progres pembangunan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut belum dimuat dalam naskah ini. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan agar penyebab keterlambatan, kendala teknis, dan target penyelesaian dapat diberitakan secara berimbang.
(Red-01 LMS)
Komentar