Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Raya Kahean – Komitmen Pemerintah Nagori Sorba Dolok, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, terhadap prinsip keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan. Upaya awak media untuk mengonfirmasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023–2025 serta pengelolaan penyertaan modal BUMNag Tahun 2025 justru berujung tanpa penjelasan dari satu pun pejabat yang berwenang.
Saat wartawan mendatangi Kantor Pangulu Nagori Sorba Dolok pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 09.20 WIB, sejumlah perangkat nagori yang sebelumnya berada di lokasi diduga memilih meninggalkan kantor ketika mengetahui kedatangan awak media yang hendak meminta klarifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi pemerintah nagori dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
Ketika ditanyakan mengenai keberadaan Pangulu, wartawan mendapat informasi bahwa Pangulu Ermawati Damanik, S.H. sedang sakit. Sementara Sekretaris Nagori, Lausianju Benediktus Purba, disebut mengalami diare, meski berdasarkan jadwal seharusnya bertugas piket pada hari tersebut. Bendahara Nagori, Ervine Andriani Damanik, juga dikabarkan sedang ada urusan keluarga.
Akibatnya, tidak ada satu pun pejabat yang dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan ADD Tahun Anggaran 2023–2025 maupun pelaksanaan program penyertaan modal BUMNag Tahun 2025.
Di sisi lain, Operator Nagori Mesryana Purba dan Gamot Huta I, Isa Purba, sempat berada di kantor. Namun, menurut pengamatan wartawan, keduanya kemudian meninggalkan kantor dan tidak kembali (Kabur) hingga proses peliputan selesai.
Kondisi itu semakin memperkuat kesan bahwa upaya memperoleh klarifikasi dari pemerintah nagori mengalami hambatan, padahal penggunaan anggaran publik merupakan informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui.
Sementara itu, Ketua Maujana Nagori Sorba Dolok, Matias Purba, didampingi Wakil Ketua Maujana, Dasman Damanik, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam berbagai pembahasan maupun pelaksanaan program nagori.
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan maupun pembahasan program di nagori,” ungkap mereka.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Nagori Sorba Dolok. Sebab, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Maujana Nagori memiliki fungsi memberikan pertimbangan, melakukan pengawasan, serta menampung aspirasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan nagori.
Sejumlah warga berharap Pemerintah Nagori Sorba Dolok lebih terbuka terhadap pengawasan publik dan tidak menutup ruang konfirmasi dari media. Mereka juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN) Kabupaten Simalungun serta Inspektorat Kabupaten Simalungun segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan keuangan nagori.
Hingga berita ini diterbitkan, Pangulu Nagori Sorba Dolok, Ermawati Damanik, S.H., belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan melalui Chat WhatsApp belum mendapat respons, sehingga klarifikasi dari pihak pemerintah nagori masih ditunggu demi memenuhi asas keberimbangan pemberitaan.
(RED-01)
Komentar