Liputanmetrosumut.com || Batu Bara –Aktivitas pertambangan tanah urug atau Galian C yang diduga tidak mengantongi izin di Desa Pematang Nibung, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, terus berlangsung. Ironisnya, meski aktivitas tersebut dikeluhkan masyarakat, respons aparat penegak hukum, khususnya Polres Batu Bara, masih dipertanyakan.
Berdasarkan informasi dan pantauan di lapangan, Jumat (13/11/2026), aktivitas pengangkutan material tanah urug menggunakan truk jenis Colt Diesel (dump truck) diduga telah menimbulkan keresahan warga. Tanah dan debu yang berjatuhan dari kendaraan pengangkut memenuhi badan jalan aspal, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara karena kondisi jalan menjadi licin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalannya bukan sekadar tambang, tetapi juga keselamatan masyarakat. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan dan penanganan, siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan?
Dari sisi hukum, kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta ketentuan perizinan pertambangan yang berlaku. Apabila terbukti beroperasi tanpa izin yang dipersyaratkan, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.
Sorotan juga mengarah kepada Polres Batu Bara. Awak media mengaku telah beberapa kali menghubungi Kanit Tipidter bernama Rizal untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan informasi terkait dugaan aktivitas tambang tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, panggilan maupun pesan singkat (SMS) yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan.
Sikap belum adanya respons tersebut menimbulkan pertanyaan publik: Apakah dugaan aktivitas tambang tanpa izin ini sudah ditindaklanjuti? Apakah legalitas tambang telah diperiksa? Mengapa keluhan masyarakat terkait kondisi jalan belum mendapat penjelasan?
Polres Batu Bara tidak boleh membiarkan pertanyaan publik menggantung. Aparat penegak hukum diharapkan segera turun ke lokasi, memeriksa dokumen perizinan, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan fungsi kontrol sosial pers, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kanit Tipidter Rizal maupun Kapolres Batu Bara agar persoalan ini mendapat penjelasan secara transparan dan berimbang.
(Arfandi/Red)
Komentar