Liputanmetrosumut.com || Simalungun – Pengurus Ikatan Jurnalis Raya Simalungun (IJRS) melakukan audiensi resmi dengan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Sugiarto, di ruang kerjanya pada Rabu (21/01/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian aspirasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur ibukota hingga polemik kebijakan nomenklatur aset daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus Pengembangan Kota Raya
Dalam diskusi tersebut, IJRS menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap pengembangan Kota Raya sebagai pusat pemerintahan. Sebagai ibukota kabupaten, Pematang Raya dinilai memerlukan akselerasi pembangunan fisik dan ekonomi agar fungsinya sebagai pusat administrasi berjalan optimal dan membanggakan masyarakat Simalungun.
Kontroversi Perubahan Nama Balei Harungguan
Isu hangat yang turut mencuat dalamnya audiensi adalah perubahan nama gedung pertemuan di lingkungan Kantor Bupati Simalungun. Gedung yang sebelumnya bernama Balei Harungguan Djabanten Damanik kini telah berganti nama menjadi Balei Harungguan Rondahaim Saragih.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, memberikan pernyataan tegas. Ia mengungkapkan bahwa perubahan nama gedung publik yang memiliki nilai historis tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak eksekutif.
”Terkait pergantian nama dari Djabanten Damanik menjadi Rondahaim Saragih, pihak eksekutif tidak ada melakukan koordinasi sama sekali dengan pihak legislatif (DPRD),” ungkap Sugiarto di hadapan para jurnalis.
Ketua DPRD menyayangkan minimnya komunikasi tersebut, mengingat-agar penamaan fasilitas umum seharusnya melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak agar tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.
Pihak IJRS berharap agar DPRD Simalungun dapat lebih memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang diambil pemerintah kabupaten.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan pemberian cendramata dari pengurus IJRS kepada Ketua DPRD Simalungun sebagai simbol kemitraan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi sinergitas antara insan pers dan lembaga legislatif.
(J.Tamba)
Editor : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
Komentar