Luputanmetrosumut.com || Simalungun – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam memberikan pelayanan dan pengamanan unjuk rasa masyarakat pada bulan September 2025. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ustadz Kyai Hj. Zulfikar selaku Wakil Ketua MUI Sumut.
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengonfirmasi penyampaian apresiasi tersebut saat dihubungi pada Jumat (19/9/2025) sekitar pukul 17.10 WIB. Menurutnya, apresiasi dari tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan seperti MUI merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja profesional Polri dalam menjalankan tugas pengayoman masyarakat.
“Kami sangat menghargai apresiasi yang disampaikan oleh Ustadz Kyai Hj. Zulfikar selaku Wakil Ketua MUI Sumut. Ini menunjukkan bahwa upaya Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mendapat pengakuan dari tokoh agama dan masyarakat,” ujar AKP Verry Purba.
Apresiasi ini muncul setelah serangkaian unjuk rasa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara pada September 2025 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Polda Sumut dinilai berhasil menjalankan tugas pengamanan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratis dan HAM, sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dapat terfasilitasi dengan baik.
Ustadz Kyai Hj. Zulfikar, dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya sinergi antara tokoh agama dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial. Ia menilai bahwa Polda Sumut telah menunjukkan sikap profesional dan proporsional dalam mengamankan jalannya unjuk rasa, sehingga tidak terjadi gesekan atau konflik yang dapat memicu keresahan masyarakat.
“Kami mengapresiasi sikap profesional Polri, khususnya Polda Sumut, yang telah berhasil menjaga ketertiban umum sambil tetap menghormati hak-hak demokratis masyarakat. Pendekatan yang digunakan sangat baik dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ungkap Wakil Ketua MUI Sumut tersebut.
Keberhasilan pengamanan unjuk rasa pada September 2025 tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan Polda Sumut. Mulai dari koordinasi dengan berbagai stakeholder, analisis situasi keamanan, hingga penerapan strategi pengamanan yang tepat. Polda Sumut juga melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam upaya menjaga kondusivitas selama berlangsungnya aksi demonstrasi.
AKP Verry Purba menjelaskan bahwa Polri senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk dalam pengamanan kegiatan yang berpotensi sensitif seperti unjuk rasa. “Kami selalu mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis dalam setiap penanganan kegiatan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan situasi yang win-win solution bagi semua pihak,” tegas AKP Verry Purba.
Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, Polda Sumut menerapkan prinsip-prinsip pengamanan yang seimbang antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini mencakup komunikasi intensif dengan para pengunjuk rasa, fasilitasi jalur demonstrasi yang aman, serta antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi yang tidak diinginkan.
Apresiasi dari MUI Sumut ini juga mencerminkan efektivitas program-program community policing yang telah dijalankan Polda Sumut. Melalui pendekatan ini, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tenteram.
“Apresiasi seperti ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Polri untuk masyarakat bukan hanya slogan, tetapi komitmen nyata yang harus dibuktikan melalui tindakan konkret,” ucap AKP Verry Purba.
Keberhasilan Polda Sumut dalam mengamankan unjuk rasa September 2025 diharapkan dapat menjadi model pengamanan demonstrasi yang ideal, di mana hak-hak demokratis masyarakat dapat terjamin tanpa mengorbankan aspek keamanan dan ketertiban umum.
Sinergi yang terbangun antara Polri dengan tokoh agama dan masyarakat, sebagaimana diapresiasi oleh MUI Sumut, diharapkan dapat terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan konsep keamanan yang partisipatif, di mana seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.
(S.A.R.Siahaan)
Editor : Redaksi
www.liputanmetrosumut.com
